Drainase Buruk, Simpang Mongal dan Paya Tumpi Baru Langganan Banjir Tiap Tahun

Laporan : Hafiz Mirsada

Takengon - lingepost.com : Curah hujan tinggi kembali menyebabkan banjir di kawasan Kampung Mongal dan Kampung Paya Tumpi Baru, Kabupaten Aceh Tengah, seperti yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, disetiap musim penghujan tiba.

Dua kawasan ini menjadi langganan banjir karena buruknya drainase. Air selalu meluap menggenangi badan jalan dua jalur di kawasan simpang Mongal Kecamatan Bebesen jika hujan mengguyur.

Kondisi serupa juga terjadi pada Rabu 21 Oktober 2015, setelah hujan sejak sore hingga malam. Warga setempat menyebut buruknya drainase jalan adalah penyebab luapan air.

Bahkan pada tahun lalu, tepat di tanggal yang sama yakni pada 21 Oktober 2014, warga Kampung Mongal menanam belasan pohon pisang di tengah jalan, sebagai bentuk protes kepada pemerintah daerah setempat yang dianggap tidak peduli terhadap kondisi drainase jalan, hingga banjir terus saja terjadi.

Buruknya drainase juga disebut-sebut menjadi penyebab banjir di Kampung Paya Tumpi Baru Kecamatan Kebayakan.

Pada Rabu sore hingga malam, warga di kampung ini tampak berjaga-jaga di luar rumah untuk mengantisipasi luapan air.

Pantauan lingepost.com luapan air juga menggenangi badan jalan di kawasan kampung ini, tepatnya di Dusun Tani Makmur. Warga setempat, Idrus, mengatakan air sempat memasuki rumah-rumah warga pada sore harinya, saat curah hujan tinggi.

Dia menyebut, kondisi seperti itu telah berlangsung di setiap musim penghujan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Menurutnya, drainase jalan Takengon-Bireuen tidak berfungsi dengan baik, hingga air selalu meluap dan menyasar pemukiman warga yang berada di dataran lebih rendah.

"Walau itu jalan provinsi atau jalan nasional tapi pemerintah daerah harus punya solusi, karena dampaknya ke warga sini," kata Idrus, Rabu malam.

Kepala Kampung Paya Tumpi Baru, Sabri, juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera merespon tentang kelayakan drainase jalan tersebut, tanpa harus menunggu kebijakan pemerintah pusat ataupun provinsi, agar masalah luapan air tidak lagi terjadi.

%d blogger menyukai ini: