TARMIZI A KARIM CUKUP VISIONER MEMIMPIN ACEH

Oleh : Stefi Vellanueva Farrah

Sebuah diskusi yang bertema “Menatap Masa Depan Aceh Bersatu dan Maju Bersama NKRI” digelar tanggal 15 Mei 2016 di Hotel Matang Raya, Kab. Bireuen dengan narasumber Ir. H.Tarmizi A Karim, MSc yang merupakan bakal calon Gubernur Aceh menarik untuk dicermati, karena dari acara yang disetting sebuah koran lokal di Aceh tersebut terlihat bahwa Tarmizi A Karim ternyata cukup visioner dalam memimpin Aceh periode 2017-2022.

Dalam diskusi tersebut, Ir. H. Tarmizi A Karim, Msc mengatakan, jika terpilih sebagai Gubernur Aceh akan membenahi tata kelola pemerintahan, karena untuk sukses melaksanakan pembangunan, maka kita harus membangun kelembagaan yang benar. Untuk itu, pembangunan institusi itu menentukan sukses atau tidaknya pemerintahan.

“Kita membenahi kelembagaan dengan menempatkan orang-orang yang mampu pada bidangnya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi seperti pada bidang perikanan, peternakan, pertanian dan pangan. Hal paling mendasar yang ingin dibenahi antara lain peningkatan tata kelola industri pertanian, peningkatan kualitas pasca panennya, dan membangun industri pengolahan dalam semua komoditi pertanian, sehingga rakyat kita bisa sejahtera,” ujar mantan Bupati Aceh Utara ini.

Menurutnya, tata kelola di desa-desa termasuk tata hidup mereka harus bagus. Tata kelola pemerintahan mulai provinsi sampai ke desa-desa sudah tidak omong kosong lagi, karena mulai tahun ini sudah ada dana untuk desa dan mungkin tahun depan sudah ada dana Rp 1 milyar untuk setiap desa dan jika dana tersebut kita kelola dengan baik dengan memperkuat kelembagaan di desa-desa, kita tingkatkan kapasitas aparat desa agar kepala desa bisa merancang kesejahteraan untuk masyarakat di desa.

“Ada tantangan baru di Aceh yaitu masuknya berbagai aliran-aliran di Aceh, modernisasi yang menghantam anak-anak muda, modernisasi yang menghantam kehidupan politik kita dll. Hal ini perlu diproteksi dengan membangun sebuah pemahaman yang benar didalam berakidah, membangun keindahan Islamnya, membangun syariat Islamnya, sehingga orang yang datang ke Aceh akan terkesan dengan syariat Islam yang diterapkan di Aceh,” kata lelaki kelahiran Lhoksukon ini.

Menghadapi Pilkada Aceh tahun depan, ujar Tarmizi, pencalonannya sebagai Gubernur Aceh sudah direspons positif oleh banyak partai seperti Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PPP, dan sudah melakukan pendekatan dengan PKPI, PAN, dan PBB. Kita juga membangun komunikasi secara baik dengan partai-partai tersebut.

Cukup Visioner

Dari pernyataan yang dikeluarkan Tarmizi A Karim dalam diskusi tersebut, nampak jelas bahwa sosok tokoh Aceh ini cukup visioner dalam memimpin Aceh. Ada beberapa alasannya antara lain : pertama, pembenahan tata kelola pemerintahan yang berarti adanya reformasi birokrasi memang merupakan prasyarat utama pemerintahan yang akuntabel, transparan dan modern. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, motto bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat bukanlah mimpi, bahkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik diyakini dapat mengurangi korupsi di Aceh yang cukup akut, sehingga koruptor-koruptor tersebut telah menodai Aceh yang menerapkan syariat Islam.

Tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan. Partisipasi politik diperlukan untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan rakyat tetap terjaga, sehingga tidak dirusak kelompok tertentu.

Partisipasi dalam pembangunan diperlukan dalam meningkatkan outcome pembangunan bagi peningkatan kesra masyarakat. Dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, masyarakat Aceh tidak akan ragu lagi dalam membayar pajak, karena mereka yakin hasil pajak akan berguna bagi mereka untuk memelihara fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dibangun selama ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran pembangunan. Oleh karena itu, dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan tidak ada salahnya Tarmizi A Karim bekerjasama dengan KPK.

Kedua, pilihan strategi Tarmizi Karim yang akan mengutamakan peningkatan pembangunan di bidang perikanan, peternakan, pertanian dan pangan jika terpilih sebagai Gubernur Aceh dalam Pilkada mendatang adalah pilihan strategi yang tepat karena perikana, pertanian, peternakan dan pangan di Aceh adalah sektor unggulan karena Aceh memiliki banyak komoditas yang dapat dijual disektor ini.

Permasalahannya adalah dukungan modal melalui kredit-kredit berbunga ringan terhadap petani, peternak dan nelayan selama pemerintahan Aceh sekarang ini kurang mendapatkan perhatian, sehingga banyak petani, peternak dan nelayan di Aceh yang terjebak dalam tekanan debt collector  ataupun para rentenir lainnya. Hal ini merupakan kondisi yang memilukan apalagi Aceh menerapkan syariat Islam yang melarang adanya praktek rentenir. Bagaimanapun juga, hal ini merupakan refleksi ketidak berpihakan penguasa Aceh sekarang ini terhadap masyarakat kecil, sehingga benar yang dikemukakan salah seorang penanya dalam diskusi yang menyatakan banyak nelayan dan petani yang hanya makan sehari di Aceh.

Bagi pemimpin Aceh dimasa depan seperti Tarmizi Karim, adanya kemiskinan di Aceh merupakan ancaman tersendiri bagi perdamaian dan keberlanjutan pembangunan di Aceh, karena kemiskinan merupakan pintu masuk atau salah satu penyebab munculnya semangat separatisme di Aceh. Penulis meyakini Tarmizi Karim cukup memiliki visi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Aceh.

Ketiga, Tarmizi Karim juga cukup cerdas dalam memotret permasalahan sosbud di Aceh terutama terkait adanya aliran-aliran baru yang masuk ke Aceh. Hal ini yang menjadi penyebab mengapa para alim ulama, pimpinan dayah dan imam mukim di Aceh mendukung Tarmizi Karim karena diyakini mampu menyelesaikan masalah aliran-aliran ini dengan tidak merusak perdamaian di Aceh.

Ketiga alasan diatas yang menurut penulis menunjukkan sosok Tarmizi Karim cukup pantas didukung masyarakat Aceh pada Pilkada mendatang. Jika masyarakat Aceh tidak memilih Tarmizi Karim dikhawatirkan komunikasi politik Jakarta dengan Aceh akan terganggu terkait munculnya tuntutan-tuntutan politik yang tidak masuk akal pasca Pilkada dan hal itu dapat berimplikasi bermacam-macam.

*Penulis adalah peneliti muda bidang politik di Galesong Institute Jakarta.

*Seluruh isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.

%d blogger menyukai ini: