PDI-P dorong Pemda daftarkan Hak Kekayaan Intelektual seluruh produk daerah
Takengon | lingePost - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Aceh Tengah Samsuddin mengatakan pihaknya akan mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk mendaftarkan seluruh produk kekayaan daerah tersebut mendapatkan pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektul (HAKI) dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
Samsuddin mengatakan hal itu merupakan dorongan dari hasil Rakernas I Tahun 2020 PDI Perjuangan di Jakarta untuk pendataan hak kekayaan Indonesia.
"Kami diamanahkan untuk melakukan kepengurusan HAKI terhadap apakah budaya kita, kemudian hasil bumi kita, dan produk hasil daerah kita yang memang hanya ada di daerah kita," kata Samsuddin, Senin.
Samsuddin yang juga merupakan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Aceh Tengah ini juga menuturkan bahwa pihaknya melalui Fraksi PDI-P di DPRK setempat akan menindaklanjuti hal ini melalui dinas-dinas terkait.
Menurutnya kepengurusan HAKI tersebut diperlukan untuk memastikan kekayaan daerah yang ada di Aceh Tengah akan seterusnya menjadi hak milik seluruh masyarakat Aceh Tengah.
"Jadi kita diperintahkan melalui kepala daerah untuk melakukan kepengurusan terhadap HAKI untuk katakanlah produk budaya, seperti didong, tari sining, tari guel, dan lain-lain. Agar suatu saat tidak dikalim oleh orang lain," sebut Samsuddin.
Samsuddin juga mencontohkan seperti kopi gayo sebagai salah satu kekayaan hasil bumi Aceh Tengah yang harus didaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektualnya agar tidak semua orang bisa menggunakan brand kopi gayo tanpa meminta izin ke pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
"Hari ini kan sudah banyak itu menyebar yang membuat cafe kopi gayo, yang menjual branded kita, tapi tidak ada dividen untuk daerah. Mestinya harus ada izin untuk memakai nama kopi gayo," kata Samsuddin.
"Misalnya ada yang ingin membuat cafe di Bandara, stasiun, hotel, mengatasnamakan brand kopi gayo, dia harus mengurus izin ke Aceh Tengah," ujarnya lagi.
Samsuddin menambahkan sama halnya seperti produk kerawang gayo yang kedepannya harus dipastikan hanya boleh diproduksi di daerah Gayo meliputi Aceh Tengah dan Bener Meriah.
"Jangan nanti siapa saja bisa memproduksi itu, ini kan bisa ditiru. Ketika suatu saat nanti ini sudah diinginkan oleh pasar nasional maupun internasional, siapapun bisa membuat akhirnya, jika HAKI belum kita daftarkan," tutur Samsuddin.
"Kepengurusan HAKI terhadap kerawang gayo bisa diatur di nomenklatur bahwa itu adalah hak milik orang Gayo yang hanya bisa diproduksi di Gayo. Karena kedepannya nanti seharusnya produk itu diambil dari Aceh Tengah atau Bener Meriah malah produksinya ada di Jakarta misalnya. Maka ketika ada yang akan membuat toko kerawang gayo di daerah lain harus minta izin ke Aceh Tengah," ucapnya.
Hal lainnya kata Samsuddin seperti hak kekayaan atas segala jenis tanaman yang hanya tumbuh di Aceh Tengah.
Dia menyebut diantaranya seperti jenis tanaman kertan bedem yang diyakini hanya tumbuh di Dataran Tinggi Gayo.
"Katakan seperti jahe yang ada di sini, kan beda dengan jahe yang lain, ini hanya kita yang punya. Kemudian seperti kertan bedem, ini kan hal yang luput dari perhatian kita, itu kekayaan alam kita. Jadi harus didaftarkan HAKI-nya," sebut Samsuddin.
"Dan masih banyak jenis tanaman yang keberadaannya hanya ada di Aceh Tengah, di tempat lain tidak ada. Makanya perlu ada pendataan dari dinas terkait untuk itu, dan diajukan, karena biayanya tidak mahal," katanya lagi.
Samsuddin juga mencontohkan bahwa pendaftaran HAKI terhadap seluruh produk daerah yang telah dimulai oleh pemerintah Kota Surabaya.
Menurutnya dengan hal itu segala produk yang menjadi hak kekayaan masyarakat Kota Surabaya saat ini sudah dipastikan hanya ada di Surabaya.
"Semua produk makanannya didaftarkan HAKI-nya. Semuanya, mulai dari keripik, makanan apa saja yang hanya ada di Surabaya. Saat ini sudah ada 700 lebih daftar produk makanan mereka yang didaftarkan HAKI-nya. Jadi itu tidak bisa lagi diproduksi di luar, harus izin dari pemerintah Surabaya," kata Samsuddin.
Hfz
