Jang-Ko sebut Para Kepala Dinas di Aceh Tengah Tidak Fokus Lawan Corona
Takengon | lingePost - Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) menilai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak fokus dalam melawan penyebaran virus Corona.
Koordinator Jang-Ko Maharadi mengatakan tidak ada SKPK di daerah ini yang meluncurkan program kerja skala prioritas untuk menghadapi situasi di tengah pandemi.
"Melainkan hanya Dinas Kesehatan, BPBD, dan Rumah Sakit saja. Sementara ada puluhan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang belum berkerja dengan skla prioritas, " kata Maharadi di Takengon, Sabtu.
Menurutnya di masa darurat seperti ini sangat diperlukan adanya prioritas kerja setiap SKPK yang di tunggu-tunggu oleh masyarakat.
"Bukan untuk unjuk gigi, ini soal rasa dan empati," sebutnya.
"Apalagi dengan kasus baru Covid-19 dari klaster Temboro, Magetan, Jawa Timur di Aceh. Ini sebuah konfirmasi, bahwa perlu adanya sinergitas yang kuat dalam mencegah dan menanggulangi virus tersebut," ujarnya lagi.
Maharadi mendesak para kepala dinas dalam hal ini dapat segera menunjukkan kinerjanya di tengah masyarakat.
Dia berharap adanya berbagai stimulus yang dapat diberikan kepada masyarakat guna menjamin perekonomian masyarakat tetap terjaga di tengah pandemi Covid-19.
"Saling sinergi antara dinas yang satu dengan yang lainnya, agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas dan dampaknya bisa diredam," ucap Maharadi.
Dia mengatakan kondisi kehidupan masyarakat saat ini sudah sangat memprihatinkan.
Baik para petani atau pekerja informal menurutnya sudah sangat merasakan dampak khususnya secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Harga kopi turun dan belum diketahui sampai kapan bisa pulih. Sementara bantuan Sembako belum diterima, padahal kabupaten lain di Aceh sudah menerima Sembako. Ini sebuah pertanda kalau dinas terkait tidak bekerja berdasarkan skala prioritas," ujarnya.
Harusnya kata Maharadi Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar sudah bisa menilai para kepala dinas di jajaranya yang bisa bekerja atau tidak.
"Kinerja serimonial, mengekor kemana pun Bupati pergi perlu ditiadakan. Dinas-dinas harus dapat berkerja menurut presfektifnya masing-masing," kata dia.
"Semua dinas itu kan sudah refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk digunakan dalam upaya penanganan Covid-19," ujarnya lagi.
Maharadi mengatakan ada total Rp30,7 milyar realokasi anggaran yang disiapkan melalui APBA dan APBK untuk Aceh Tengah.
Menurutnya dana itu memang sudah difokuskan pemanfaatannya untuk sektor jaring pengaman sosial, kesehatan, dukungan industri dan UMKM, serta pemulihan ekonomi masyarakat.
"Yang menjadi pertanyaan itu kan uangnya sudah ada, kenapa kegiatan dinas-dinas belum ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau begini ceritanya, kita khawatir uangnya akan dikorupsi," cetus Maharadi.
Rel
