HMI Apresiasi Terobosan Panwaslih Aceh Tengah Bentuk Satgas Anti Politik Uang
Takengon | lingePost – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah menyampaikan apresiasi terhadap langkah inovatif Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tengah yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Upaya ini dianggap sebagai terobosan penting dalam menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis.
Ketua Umum HMI Cabang Takengon-Bener Meriah, Afdhalal Gifari, menegaskan bahwa praktik politik uang kerap menjadi momok dalam pesta demokrasi. Dampaknya tidak hanya mencederai integritas proses pemilu, tetapi juga berkontribusi pada munculnya kasus korupsi di kalangan kepala daerah yang berusaha mengembalikan dana politik ilegal yang telah mereka keluarkan.
“Satgas Anti Politik Uang ini adalah langkah strategis untuk memastikan pemilihan yang bersih dan mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Kami mendukung penuh pembentukan satgas ini,” ujar Afdhal.
HMI berharap keberadaan Satgas Anti Politik Uang mampu meminimalisir potensi terjadinya praktik politik transaksional di Kabupaten Aceh Tengah. Menurut Afdhal, pembentukan satgas ini harus diiringi dengan penguatan pengawasan di tingkat lapangan, termasuk pelibatan aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi politik uang.
“Panwaslih harus memaksimalkan peran seluruh jajarannya untuk mendeteksi dan mengungkap praktik politik uang di semua lini. Tanpa langkah konkret dan pengawasan intensif, upaya ini akan sulit mencapai hasil optimal,” tambahnya.
HMI juga mendorong agar sosialisasi terkait dampak buruk politik uang lebih masif dilakukan, baik melalui diskusi ilmiah, kampanye publik, maupun pelibatan mahasiswa sebagai agen perubahan. Langkah ini dinilai penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas tanpa dipengaruhi oleh iming-iming materi.
Melalui kolaborasi antara Panwaslih, Satgas Anti Politik Uang, dan elemen masyarakat, HMI optimis Pilkada Aceh Tengah 2024 dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang bersih dan berintegritas di Provinsi Aceh.
Rel