Aceh Tengah Komitmen Jadi Kabupaten Layak Anak

Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar menggendong seorang anak

Takengon | lingePost - Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan keseriusan untuk menjadikan daerah itu sebagai kabupaten layak anak dan ramah lingkungan dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama sejumlah pihak terkait, Selasa.

Penandatanganan komitmen bersama tersebut turut dilakukan oleh berbagai unsur mulai dari dinas terkait, jajaran Kementerian Agama, serta unsur pemerintahan kampung di daerah itu, dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Ummi Pendopo setempat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh, Karimansyah, pada pertemuan itu menyampaikan bahwa untuk mewujudkan Aceh Tengah sebagai kabupaten layak anak diperlukan langkah-langkah kongkret dan kerjasama semua pihak.

Karena itu menurutnya, kesepakatan atau komitmen bersama dalam hal ini juga sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam upaya mewujudkannya.

"Semangat mewujudkan Aceh Tengah menjadi kabupaten layak anak tidak selesai hanya dengan pendatanganan komitmen. Namun berbagai upaya dan langkah konkret harus dilakukan," tutur Karimansyah.

Menurutnya, pemerintah daerah setempat memang sangat serius dalam upaya menjadikan Aceh Tengah sebagai kabupaten layak anak dan akan mengutamakan perlindungan bagi anak-anak.

"Ini penting kita lakukan, karena yang kita bangun adalah anak-anak, generasi masa depan. Kita tidak ingin mereka menjadi generasi yang lemah, namun menjadi generasi yang lebih kuat dan hebat dari kita saat ini," ujarnya.

Dia menambahkan dalam hal ini para stakeholder di daerah harus menyamakan persepsi, tekad, dan cita-cita bersama untuk mewujudkan Aceh Tengah sebagai kabupaten layak anak.

Hal itu, kata Karimansyah, harus pula dimulai dari kesadaran bersama bahwa untuk membangun generasi bangsa yang bekualitas merupakan tanggungjawab bersama dan harus dilakukan sejak dini.

Sementara Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar baru-baru ini juga menegaskan bahwa secara nasional kota layak anak merupakan program kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang harus dilaksanakan kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

"Sebagai daerah yang bertekat untuk melayani masyarakat lebih baik, kita menempatkan program kota layak anak sebagai salah satu prioritas pembangunan. Indikator suksesnya kota layak anak dengan memastikan cakupan anak yang memiliki akte kelahiran. Contoh secara nasional, kota solo yang diakui memiliki persentase tertinggi 99 persen anak sudah memiliki akte kelahiran," tutur Shabela.

Menurutnya untuk mendukung kebijakan kota layak anak perlu adanya komitmen semua pihak mulai dari SKPK, dunia usaha, dan berbagai komunitas maupun organisasi kemasyarakatan.

"Misalnya melalui dinas lingkungan hidup sudah menyediakan taman di tugu aman dimot, serta rencana kedepan untuk merubah lapangan tenis pendopo menjadi ruang terbuka hijau. Begitu juga, Dinas Perindag bisa menyediakan taman bermain anak di sekitar pasar. Dinas pendidikan dengan menggelar berbagai kegiatan sebagai upaya untuk membangun karakter anak, seperti kegiatan pawai budaya yang sudah sering dilaksanakan agar terus dilanjutkan, dan ditambah dengan kegiatan yang lain," ujarnya.

"Dinas perpustakaan dan arsip yang selama ini sudah turun kelapangan melaksanakan layanan pustaka keliling atau membuat lomba bercerita bagi anak. Kemudian dinas syariat Islam dalam mendukung kegiatan pengajian anak atau kegiatan festival anak Shaleh. Dinas perhubungan, terkait dengan kebijakan tentang zebra Cross, keterlibatan petugas dalam membantu lalu lintas terutama di pagi hari ketika anak-anak ke sekolah," tuturnya lagi.

Lanjutnya terkait pelayanan imunisasi, penyuluhan gizi, strategi menekan angka kematian bayi, hingga sosialisasi bahaya rokok termasuk bagian dari bidang kesehatan dengan penyediaan ruang menyusui di lokasi pelayanan publik, seperti Puskesmas, kantor- kantor pemerintah, RSU, bank dan unit pelayanan lainnya.

"Sebagian besar kegiatan yang saya sebutkan sudah dilakukan, tinggal dihimpun dokumen dan informasi yang diperlukan sebagai masukkan untuk pengusulan Takengon sebagai kota layak anak. Kami yakin masih banyak kegiatan yang mendukung kebijakan kota layak anak yang perlu segera ditindaklanjuti. Untuk ini kami harapkan perhatian seluruh pihak terutama para kepala SKPK," kata Shabela.

"Tahun ini kita akan coba terapkan kampung ramah anak, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, membentuk forum anak di kampung, forum anak di kecamatan, termasuk kebijakan penggunaan dana kampung untuk membiayai kegiatan pengajian dan TPA," ucapnya lagi.

 

 

Reporter : Kurnia Muhadi
%d blogger menyukai ini: